Papua Barat kembali menjadi Zona Operasi Militer
Siaran Pers dari Elsham Papua
http://tabloidjubi.com/?p=7277
"Operasi Aman Matoa I 2011" adalah sebutan untuk operasi pencegahan kejahatan bersenjata yang didirikan di wilayah Puncak Jaya dan Paniai. Operasi ini berada di bawah perintah langsung dari Kapolri, dan dijalankan oleh Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) melalui surat No polisi telegram STR/687/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011.
Tugas Operasi Angkatan untuk Operasi Aman Matoa I 2011 dipimpin oleh Drs. Leo Bona Lubis, Komisaris Polisi. Selama pelaksanaan Operasi Aman Matoa I 2011 di Kabupaten Paniai, sejumlah pelanggaran berat hak asasi manusia dilakukan, yang meliputi:
(A) pengambilan kehidupan dua warga sipil, Salmon Yogi (20) dan Yustinus Agapa (30) yang meninggal sebagai akibat langsung dari konflik bersenjata,
(B) yang menimbulkan cedera pada setidaknya empat warga sipil: Yulian Kudiai (22), Melkias Yeimo (35), Yohanis Yogi (25) dan Paskalis Kudiai (21), yang menjadi korban akibat konflik bersenjata,
(C) kerugian material yang besar akibat konflik bersenjata di Eduda Kabupaten yang meliputi 78 rumah yang dibakar oleh Satuan Tugas Operasi, kegiatan pendidikan di 8 sekolah dasar (SD) dan 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang harus dihentikan; pelayanan keagamaan dan ibadah tidak bisa lagi dipastikan di delapan gereja Katolik, gereja-gereja dan tujuh Kingmi empat gereja GKII, ratusan parang, pisau, gergaji, palu, busur dan anak panah disita;
(D) desa tidak lagi merasa aman di rumah mereka sendiri dan mereka melarikan diri. Sebanyak 37 orang tewas sementara di pengungsian: 13 balita, 5 anak, 17 orang dewasa dan 2 orang tua;
(E) masyarakat dari Distrik Komopa, Keneugida, Bibida, Paniai Timur dan Kebo telah mengalami kerugian material akibat perpindahan mereka. Para penduduk desa dilarang pergi ke kebun mereka oleh anggota Satuan Tugas Operasi. Akibatnya, sumber utama mata pencaharian bagi masyarakat dibiarkan terbengkalai dan tanpa pengawasan. Sebelum evakuasi, 1.581 ekor ternak disembelih secara paksa, termasuk sebanyak 478 babi, 3 sapi, kambing 11, 132 kelinci, bebek 381, dan 576 ayam. Setelah kembali ke rumah dan desa mereka, warga mengalami kekurangan pangan yang parah. Anggota Satuan Tugas Operasi juga merusak pagar yang dibangun oleh warga, karena mereka menggunakan kayu bakar.
Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan, baik militer dan polisi, masih sering terjadi dan mereka merupakan pelanggaran mencolok dari sejumlah standar kemanusiaan internasional dan prinsip-prinsip. Beberapa kasus yang kita perhatikan adalah sebagai berikut:
a. Serangan yang berat-tangan yang dilakukan oleh polisi terhadap penggemar Persipura di Stadion Mandala pada tanggal 13 Mei 2012, yang menyebabkan 18 orang menderita masalah pernapasan akibat gas air mata yang telah menembak tanpa pandang bulu dan enam lainnya ditahan secara sewenang-wenang.
b. Penembakan terhadap empat orang di Degeuwo oleh polisi pada tanggal 15 Mei 2012, di mana satu orang tewas dan tiga lainnya luka parah.
c. Serangan terhadap warga sipil di Honai Lama Wamena pada tanggal 6 Juni 2012, oleh anggota tentara Indonesia (TNI) Batalyon 756 Wimane Sili, yang mengakibatkan satu orang tewas dan 14 lainnya luka parah.
d. Penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan oleh polisi dari 10 orang di kota Serui, karena mereka memperingati Hari Internasional untuk Masyarakat Adat pada tanggal 9 Agustus 2012.
e. Pembubaran paksa oleh polisi dari demonstrasi KNPB yang dipimpin yang akan dimulai di depan kampus Universitas Negeri Papua di Manokwari pada tanggal 23 Oktober 2012. Sebanyak 15 orang ditahan oleh polisi, sembilan dari mereka disiksa, dan 2 orang lainnya menderita luka tembak.
Ringkasan eksekusi oleh polisi dari aktivis pro-demokrasi yang aktif dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) terus terjadi. Penembakan di luar hukum dari Mako Tabuni (34), Ketua Pertama KNPB pada tanggal 14 Juni 2012, merupakan bukti nyata dari tindakan kebrutalan polisi terhadap warga sipil. Sebuah pembunuhan serupa terjadi di Wamena pada tanggal 16 Desember 2012, ketika polisi menembak mati Hubertus Mabel (30), Ketua KNPB militan untuk wilayah Baliem.
Tindakan kekerasan lainnya seperti aksi teror dan penembakan oleh OTK meningkat, baik pada tahun 2011 dan 2012. Dari 5 Juli - 6 September 2011, ada insiden penembakan 28 di mana 13 orang tewas dan sedikitnya 32 orang terluka. Sementara itu, sepanjang 2012, ada 45 serangan oleh penyerang tak dikenal, menewaskan 34 orang, melukai 35 orang dan menyebabkan trauma parah untuk 2 orang.
Salah satu peristiwa yang mengkhawatirkan mendapat perhatian sangat sedikit dari Pemerintah adalah krisis yang berlangsung dari Juli sampai November 2012 di Keerom di mana penduduk desa meninggalkan rumah mereka karena mereka tidak lagi merasa aman karena kegiatan yang dilakukan oleh pasukan keamanan. Sebuah upaya bersama antara ELSHAM Papua dan Gereja Katolik Keerom memungkinkan kembali ke rumah mereka dari 38 orang internal (IDP) yang melarikan diri ke hutan.
Berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua benar-benar luput dari perhatian pemerintah pusat dan bahwa orang Papua lokal. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa status Papua sebagai daerah otonom telah berubah menjadi status "Daerah Operasi Khusus", mirip dengan apa yang dialami dalam beberapa dekade antara tahun 1970 dan 2000 ketika Papua ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) . Impunitas hukum bagi pelaku kekerasan menjadi terang-terangan terlihat sebagai pelaku kekerasan tersebut hampir tidak pernah dibawa ke pengadilan, juga tidak menerima kalimat pas.
Melarang organisasi kemanusiaan internasional, wartawan internasional dan peneliti asing dari mengakses wilayah Papua pasti memberikan cara untuk meningkatkan tindakan kekerasan oleh pasukan keamanan di wilayah itu. Unit elit, seperti Anti-Teror Detasemen Khusus 88, sedang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan mandat mereka karena mereka sendiri adalah orang-orang menciptakan teror terhadap aktivis gerakan pro-demokrasi di Papua.
Mengingat kondisi sosial politik yang dihadapi oleh orang Papua hari ini, ELSHAM Papua menyerukan:
1. Pemerintah Indonesia, untuk membuka akses ke lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, wartawan internasional dan peneliti asing ke wilayah tersebut sehingga mereka bisa leluasa mengunjungi dan memantau situasi hak asasi manusia di Papua;
2. polisi Republik Indonesia, untuk segera mengungkapkan kepada publik identitas mereka yang bertanggung jawab atas berbagai serangan dan penembakan misterius yang terjadi akhir-akhir ini di Papua;
3. Pemerintah Indonesia dan kelompok-kelompok yang menentang pemerintah, untuk memilih dialog sebagai cara untuk mengakhiri konflik dan kekerasan yang sedang berlangsung di Papua;
4. militer dan polisi, untuk menegakkan dan menghormati prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar