Papua Barat kembali menjadi Zona Operasi Militer

Papua Barat kembali menjadi Zona Operasi Militer
Siaran Pers dari Elsham Papua
http://tabloidjubi.com/?p=7277

Ada peningkatan yang signifikan dalam intensitas konflik dan kekerasan di Papua antara Agustus 2011 dan Desember 2012. ELSHAM Papua melaporkan beberapa insiden yang mengakibatkan korban serius dan meskipun keparahan tumbuh dari insiden itu mengganggu, ini tidak meminta Pemerintah untuk bereaksi. Peristiwa ini termasuk serangan yang luar biasa yang disebut "Operasi Aman Matoa I 2011", teror dan penembakan oleh tindakan pelaku tak dikenal (OTK), kasus pemindahan internal, serta kasus pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil oleh polisi.

 "Operasi Aman Matoa I 2011" adalah sebutan untuk operasi pencegahan kejahatan bersenjata yang didirikan di wilayah Puncak Jaya dan Paniai. Operasi ini berada di bawah perintah langsung dari Kapolri, dan dijalankan oleh Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) melalui surat No polisi telegram STR/687/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011.

MR Rashleigh JACKSON: PERNYATAAN DUKUNGAN UNTUK PAPUA BARAT

MR Rashleigh JACKSON: PERNYATAAN DUKUNGAN UNTUK PAPUA BARAT

Dengan MR Menteri JACKSON Rashleigh Mantan Dari Luar Negeri untuk Republik Koperasi Guyana dan Mantan Presiden The United Nation Dewan Keamanan Sebuah Hak Fundamental Of Manusia adalah The Self-Penentuan Peoples diabadikan sebagai Prinsip dalam The Karakter PBB. (Art 1.2) ini Isu Of Self Determination Apakah Alamat By Majelis Umum PBB Dari Dalam Resolusi Its 1514 (XV) tahun 1960. Itu Resolusi Menyatakan Alia Inter Itu, Semua Masyarakat Memiliki Hak Penentuan Nasib Sendiri, Dengan Kebajikan Of Kanan Bahwa Bebas Tentukan Status Politik mereka dan Bebas Kejar Pembangunan mereka Ekonomi, Sosial dan Budaya, "Serta Itu: "Semua Aksi Bersenjata atau Ukuran represif dari Semua Jenis Disutradarai Terhadap Masyarakat Dependent Akan Hentikan di Order untuk Aktifkan Mereka untuk Latihan Peacefully dan Bebas Hak mereka untuk Lengkapi Kemerdekaan dan Integritas Wilayah Nasional mereka Shall Be Dihormati," Ini Adalah Tragedi Proporsi Immense Bahwa ini, The 21 st Century Rakyat Papua Barat yang Menjadi Ditolak oleh di Indonesia dari Berolahraga Hak mereka untuk Penentuan Nasib Sendiri. Sikap Today Indonesia untuk Papua Barat dan Masyarakat Its Apakah Mengingatkan Postur Its Sebelumnya pada Timor Leste Didukung Oleh Masyarakat Internasional memuncak di Independence Untuk Timor Leste. Ini Apakah Waktu untuk Bawa ke A End Sukses Perjuangan Persistent Dan Berani Rakyat untuk Kebebasan dan Kemerdekaan. Mereka Layak Dukungan Internasional dari PBB, dan Organisasi Internasional Lainnya, Dari Pemerintah global Sipil, Masyarakat dan dari Non-Negara Aktor, dan Memang Dari Dunia Individu Selama Kampanye untuk Papua Barat bebas Eminently Layak Dukungan, Yang saya Berikan sepenuh hati. KAMPANYE UNTUK GRATIS PAPUA BARAT ADALAH sungguh BERHARGA DARI DUKUNGAN, YANG SAYA BERIKAN sepenuh hati. Rashleigh JACKSON 30 Nopember 2012.

PEMBELA HAM DI TANAH PAPUA PROTES DAN MENOLAK PERNYATAAN PADA BUKU BARU “THE WORLD UNTIL YESTERDAY, WHAT WE CAN LEARN FROM TRADITIONAL SOCIETIES,”

PEMBELA HAM DI TANAH PAPUA PROTES DAN MENOLAK PERNYATAAN PADA BUKU BARU “THE WORLD UNTIL YESTERDAY, WHAT WE CAN LEARN FROM TRADITIONAL SOCIETIES,”

OLEH JARED  DIAMOND

(Dunia Sampai Kemarin,  Apa yang kita bisa belajar dari masyarakat adat).

Press Realisse:

Matius Murib, Pembela HAM, Direktur Baptis Voice Papua

Rabu, 30 Januari 2013

Pembela HAM di tanah Papua sangat protes dan menolak pernyataan pada buku baru oleh Jared  Diamond tentang orang pribumi dengan judul bukunya; “The World Until Yesterday, What we can learn from traditional societies,”  (“Dunia Sampai Kemarin,  Apa yang kita bisa belajar dari masyarakat adat”).  

Buku ini menyebarkan prasangka rasis tentang orang Papua, dan penulis buku ini akan sampai di Inggris hari ini tangal 30 Januari 2013.   Dan pada tanggal 05 Februari 2013 dia akan berpidato di London-Inggris dan publik di Eropa dan dunia akan menikmati informasi yang sangat sepihak.

Penulis buku ini seharusnya berpandangan positif tentang orang pribumi;  oleh karena sih penulis sampaikan bahwa kita bisa belajar dari masyarakat adat.   Namun, ada sejumlah masalah besar dengan buku ini yang penulis sampaikan pesan yang berbahaya dan merendahkan; antara lain:

Terkesan bahwa seolah-olah orang pribumi di Papua masih mewujudkan hidup mereka pada hidup ribuan tahun yang lalu.  Ini tidak benar dan memperkuatkan ide yang rasis bahwa orang pribumi adalah ‘terbelakang,’ ‘hidup dalam masa lalu,’ atau bahkan ‘zaman batu.

Papua Barat Laporan Januari 2013

DUKUNGAN ETAN ETAN adalah "Sebuah suara alasan, mengkritik keengganan pemerintah untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung dan penindasan meningkat di Papua Barat dan terhadap minoritas agama di seluruh Indonesia."  - Noam Chomsky Donasi Hari

Papua Barat Laporan
Januari 2013

Ini adalah 105 dalam serangkaian laporan bulanan yang fokus pada perkembangan mempengaruhi orang Papua. Seri ini diproduksi oleh Tim nirlaba Advokasi Papua Barat (WPAT) menggambar pada laporan media, penilaian LSM lainnya, dan analisis dan pelaporan dari sumber di Papua Barat. Laporan ini adalah co-diterbitkan dengan Timor Timur dan Indonesia Aksi Network (ETAN). Kembali masalah yang diposting online di http://www.etan.org/issues/wpapua/default.htm Pertanyaan tentang laporan ini dapat ditujukan kepada Edmund McWilliams di edmcw@msn.com . Jika Anda ingin menerima laporan langsung melalui e-mail, mengirim catatan keetan@etan.org . Untuk berita tambahan di Papua Barat melihat reg.westpapua listserv arsip atau Twitter .

Tim Advokasi Papua Barat Desak Kunjungan terikat oleh Pelapor Khusus PBB

Tim Advokasi Papua Barat Desak Kunjungan terikat oleh Pelapor Khusus PBB

Untuk segera dibebaskan

Kontak: Ed McWilliams

+1- 575-648-2078

13 Januari 2013 - The Papua Barat Tim Advokasi sangat prihatin Pemerintah keputusan sepihak Indonesia untuk membatasi rencana kunjungan dari PBB Pelapor Khusus mengenai promosi dan perlindungan hak untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi Frank La Rue.

Pemerintah mengundang La Rue untuk mengunjungi Indonesia Mei lalu selama Hak Asasi Manusia PBB Dewanpenelaahan berkala terhadap hak asasi manusia di Indonesia . Indonesia berada di bawah tekanan selama pertemuan itu karena catatan buruk atas perlindungan hak asasi manusia, terutama di Papua Barat.

Tim Advokasi Papua Barat sangat mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengangkat pembatasan yang akan mencegah Pelapor Khusus dari pertemuan dengan tahanan politik di Jayapura dan Ambon.

Pembatasan yang diusulkan pemerintah akan menghalangi Rue La dari mengunjungi Papua Barat dan tahanan politik lainnya diadakan di Jayapura dan di tempat lain. Para tahanan politik dipenjara atas pembangkangan damai politik mereka. Selama bertahun-tahun pemerintah Indonesia telah berusaha membatasi kebebasan berekspresi oleh West Papua, sering oleh para pembangkang mengoleskan sebagai separatis dan Sejujurnya mengklaim bahwa pembangkang terikat dengan oposisi bersenjata Papua.

Menurut sumber terpercaya, Pelapor Khusus PBB, yang dijadwalkan tiba di Indonesia pada tanggal 14 Januari, berencana untuk menunda kunjungannya kecuali dia diizinkan mengunjungi para tahanan di kedua Jayapura dan Ambon.

Pemerintah Indonesia juga ingin mencegah Rue La dari mengunjungi tahanan politik yang diselenggarakan di Ambon di Maluku. Tahanan politik Maluku, seperti tahanan politik Papua, telah dipenjara karena pembangkangan damai mereka. Pemerintah diusulkan akan membatasi dia untuk pertemuan dengan para pejabat di Jakarta dan dengan ulama agama dipenjarakan di Sampang.

Kelompok hak asasi manusia memperkirakan bahwa ada yang sampai 100 tahanan politik di Indonesia, terutama Papua dan Maluku, termasuk 15 warga Papua dipenjarakan dengan dakwaan pengkhianatan.

Tim Advokasi Papua Barat sangat mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengangkat pembatasan yang akan mencegah Pelapor Khusus dari pertemuan dengan tahanan politik di Jayapura dan Ambon. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab kepada masyarakat internasional untuk menghormati hak-hak tahanan politik di bawah ketentuan konvensi internasional banyak yang merupakan partai. Kunjungan oleh Pelapor Khusus merupakan sarana penting yang digunakan untuk memastikan kepatuhan Indonesia dengan kewajiban internasional. Tim Advokasi Papua Barat mendorong Pelapor Khusus untuk menunda kunjungannya sampai saat ia mampu mengatur agenda sendiri untuk kunjungan, termasuk pertemuan dengan tahanan politik di Jayapura dan Ambon.

Sumber : http://etan.org/news/2013/01wpat.htm

Tim Advokasi Papua Barat adalah sebuah LSM yang berbasis di AS terdiri dari akademisi, pembela hak asasi manusia dan pensiunan diplomat AS.

Setelah Libya , Target AS Selanjutnya Adalah Papua

Setelah Libya , Target AS Selanjutnya Adalah Papua

Berita heboh terkini. Kasus di Libya hampir sama dengan kasus Timor Timur, dengan alasan HAM, Demokrasi dan PBB akhirnya Timor Timur Lepas dari Indonesia. Dibawah tekanan Australia, Amerika dan PBB atas nama HAM dan Demokrasi, akhirnya pemerintah BJ Habibie saat itu tidak sanggup lagi menghadapi tekanan politik yang bertubi-tubi dari para penjajah Kapitalis yang mengincar Minyak di celah Timor.

begitu juga dengan libya, dengan alasan HAM AS dan sekutunya menyerang pemerintahan Khadafi padahal ujung2nya ingin menguasai minyak di libya.

Surat Untuk Calon Gubernur Provinsi Papua 2013

Surat Untuk Calon Gubernur Provinsi Papua 2013

ANDAI AKU JADI GUBERNUR

 (Oleh Charles Pigome)

Sebelum waktumu tiba dilantik menjadi gubernur izinkan aku anak lelakimu dari jauh menitipkan beberapa hal andai suatu saat nanti aku bisa menjadi gubernur sepertimu. Pasti akan sangat bahagia menjadi seorang pilihan sepertimu. Terpilih menjadi seorang pilihan diantara bintang di tanah Papua yang kaya raya. Banyak sekali harapan bertumpu pada pundakmu ketika kau menjanjikan banyak harapan dan asa pada penduduk di tanah dengan penduduk terbanyak di negeri ini.

Putra-putra Terbaik Cagub Papua 2013, andai suatu saat nanti aku menjadi gubernur pilihan seperti dirimu, Pasti akan sangat bahagia dan membanggakan bila aku bisa mendudukki kursi kehormatan itu. Tapi akan kurang pas jika seandainya aku kalau nanti terpilih menjadi gubernur hebat sepertimu hanya bisa menyengsarakan rakyatmu yang banyak ini. Putra-putra Terbaik Cagub Papua 2013, pernah aku berharap kalau nanti pada waktunya kau menjadi pemimpin di negeri ini. Izinkan aku membagi cerita tentang kondisi adik, kakak, tante, pace, mace, tete dan nene di tempat aku dilahirkan.

Warga Honelama Kehilangan Rumah

Peristiwa 6 Juni 2012 di Kampung Honelama, Wamena adalah murni kriminal biasa. Tapi dampaknya meluas, memakan banyak kerugian harta benda. Seorang warga sipil dan seorang anggota Satgas Batalyon 756 Wimane Sili meninggal serta sedikitnya 14 orang menderita luka berat dan ringan. Para korban meminta pemerintah harus mengganti seluruh kerugian harta benda. KEJADIAN murni kriminal biasa itu terjadi pada Rabu 6 Juni 2012 pukul 10.00 pagi. Hari itu, dua anggota Satuan Tugas Batalyon 756 Wimane Sili: Pratu TNI Sahlan dan Prada TNI Parloi Pardede menggunakan motor roda dua dari posnya lari dengan kecepatan tinggi menuju kota Wamena. Saat melintas di tengah Kampung Honelama itulah, keduanya menyenggol, Devid Wanimbo (10) yang sedang bermain di pinggir jalan raya terjatuh ke dalam got. Sahlan dan Parloi berhenti dan menolong Devid, dan seorang ibu yang berada di sekitar itu membawanya ke UGD rumah sakit. Saat sedang menolong itulah, keduanya secara spontan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian langsung mengeroyok kedua anggota TNI itu hingga babak belur. Pratu Sahlan tewas seketika dan Prada Parloi menderita luka berat dan dirawat di Unit Gawat Darurat RSUD Wamena.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada 2012 Meningkat

Tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua meningkat di 2011 dan 2012. Daerah otonomi khusus berbalik menjadi daerah operasi militer. LEMBAGA Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua, dalam siaran persnya, di Abepura, Rabu, 19 Desember 2012, menyebutkan ada peningkatan kekerasan di Papua sejak Agustus 2011 hingga Desember 2012. Menurut catatan lembaga ini, terdapat sejumlah peristiwa yang menyebabkan korban, yang diabaikan pemerintah. Misalnya, Operasi Aman Matoa I 2011, penembakan-penembakan oleh apa yang disebut polisi sebagai “orang tak dikenal” (OTK), pengungsian internal, serta penembakan kilat oleh aparat polisi terhadap masyarakat sipil.

Derita Janji, Mama-mama Papua Masih Berjualan di Pinggir Jalan

Derita Janji, Mama-mama Papua Masih Berjualan di Pinggir Jalan

Situasi pasar KPR Nabire. Foto: Alex Gobai

Nabire, MAJALAH SELANGKAH — Di era Otonomi Khusus  yang  triliunan rupiah megalir ke Papua, mama-mama pedagang asli Papua masih berjualan di pinggir jalan. Kita masih jumpai mama-mama Papua masih berjualan di pinggir jalan untuk mencari uang seribu rupiah. Terik matahari dan debu akibat kendaraan yang berlalu lalang menjadi langganan mereka setiap hari.

Kerap kali panenan mereka berupa ubi dan sayur  tak laku dan terpaksa harus membawa pulang tanpa ada hasil. Mama-mama Papua hanya menyaksikan dengan yang dijual oleh pedagang luar Papua yang menempati los pasar yang disediakan pemerintah. Memang ini kenyataan yang terus terjadi dan dialami oleh mama-mama Papua.

Resiko Dan Manfaat Jaringan Sosial Di Tempat Kerja

“Apakah melarang situs jejaring sosial di tempat kerja merupakan ide yang baik? Atau apakah seharusnya perusahaan mengubah sudut pandang mereka?”

Jaringan sosial? Bukankah itu perlu kita cegah? Mengapa kita harus menghadapi resiko dengan sesuatu yang memberikan nilai tambah sangat sedikit, bahkan mungkin menjadi ancaman bagi perusahaan? Apakah argument tersebut terdengar tidak asing lagi?

Jaringan sosial berkembang pesat sebagai salah satu cara utama berkomunikasi. Seiring dengan masuknya generasi baru ke dunia kerja, perusahaan-perusahaan mengalami dilema” mengunci situs jaringan sosial dan berurusan dengan pegawai yang tidak puas, atau memberikan akses yang tidak terbatas dan mengalami kekurangan produktivitas“.

Namun, masalahnya bukan hitam dan putih. Sebagai media komunikasi, mungkin ada manfaat yang bisa diambil dari jaringan sosial untuk mengembangkan hubungan kerja. Perusahaan perlu beradaptasi dan mengembangkan strategi dan kebijakan yang mempertimbangkan resiko dan manfaat. Itulah tujuan kita kali ini, melihat resiko dan manfaat. Memang memberi akses tidak terbatas ke situs jaringan sosial bisa membebani pengeluaran perusahaan, tapi perlu dipertimbangkan bahwa banyak perusahaan yang mendapatkan manfaat dari situs jaringan sosial.

Pilgub Papua: Rakyat Biayai Kampanye Noakh-Johannes

Pilgub Papua: Rakyat Biayai Kampanye Noakh-Johannes

Wed, 23-01-2013 23:03:16 Oleh MAJALAH SELANGKAH Telah Dibaca 169 kali

Noakh: Apa pun Persoalan Rakyat Papua, Itu Persoalan Saya

Nabire, MAJALAH SELANGKAH – Siang itu, kira-kira pukul 11.00 WIT, Selasa, (22/1) beberapa mama Papua, berpakaian adat (moge) menari-nari di lapangan Taman Gizi , Oyehe Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Tidak banyak orang di sana.

Mereka menanti Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Periode 2013-2018 dari Independen, nomor urut  1, Noakh Nawipa dan Johannes Wob yang akan berkampanye hari itu, hari terakhir kampanye di wilayah ini.

Tidak banyak spanduk layaknya kampanye Pilgub. Terlihat beberapa spnduk kecil berwarna putih berlambang independen diikat di pagar taman itu. Dua spanduk  berukuran sedang terlihat di kiri-kanan panggung kampanye di Taman Gizi.